Jaksa Penuntut Umum Geram, Terdakwa Tipikor Pura-Pura Sakit untuk Menunda Sidang
Dalam dunia hukum, keadilan harus dijaga dengan tegas. Namun, kasus terbaru yang melibatkan mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim, menunjukkan adanya upaya mempermainkan proses hukum. Jaksa Penuntut Umum (JPU) kini mengungkapkan rasa geram terhadap terdakwa yang diduga pura-pura sakit agar sidang ditunda secara berulang.
Perkara dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook yang menjerat Nadiem Makarim kembali menjadi sorotan setelah sidang perdana pada Selasa (16/12/2025) terpaksa ditunda. Penundaan tersebut disebabkan oleh kondisi kesehatan Nadiem yang tidak memungkinkan untuk hadir di ruang persidangan. Namun, informasi yang diperoleh dari JPU Roy Riady menyatakan bahwa Nadiem sedang menjalani perawatan medis pascaoperasi, sehingga tidak dapat mengikuti agenda pembacaan dakwaan.
Namun, banyak pihak mulai curiga bahwa alasan kesehatan ini mungkin hanya sebagai alibi. Pasalnya, Nadiem sebelumnya juga sempat mengajukan keberatan dalam sidang lanjutan pada Senin (11/5/2026), dengan alasan kondisi kesehatannya belum memungkinkan. Hal ini membuat majelis hakim harus melakukan penjadwalan ulang, sehingga proses persidangan terganggu.
Kasus ini bukanlah yang pertama kali. Dalam perkara yang sama, Nadiem didakwa melakukan tindak pidana korupsi terkait proyek pengadaan laptop Chromebook saat menjabat sebagai Mendikbudristek. Proyek tersebut disebut menyebabkan kerugian negara sebesar Rp2,1 triliun. Selain Nadiem, terdapat tiga terdakwa lain dalam kasus ini, yakni Sri Wahyuningsih, Mulyatsyah, dan Ibrahim Arief.
Sri Wahyuningsih telah divonis empat tahun penjara, sedangkan Mulyatsyah dijatuhi hukuman 4,5 tahun penjara. Sementara itu, mantan staf khusus Nadiem, Jurist Tan, masih berstatus buron. Hal ini menunjukkan bahwa kasus ini sangat serius dan memiliki dampak besar terhadap sistem pendidikan nasional.
Pihak Kejaksaan Agung juga telah mengonfirmasi bahwa Nadiem Makarim memang dibawa ke rumah sakit menjelang pelaksanaan sidang perdana. Pembantaran tersebut dilakukan karena kondisi kesehatannya memerlukan perawatan intensif. Namun, hal ini tidak menghilangkan kecurigaan bahwa Nadiem dan tim kuasa hukumnya mungkin menggunakan alasan kesehatan sebagai cara untuk menghindari proses hukum yang lebih cepat.
Jaksa Penuntut Umum kini menilai bahwa upaya ini dapat merusak proses hukum dan mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. “Kami mengecam tindakan yang mencoba mempermainkan proses hukum,” ujar JPU Roy Riady. “Keadilan harus dijalankan sesuai ketentuan hukum, tanpa ada upaya menghindar atau menunda.”
Majelis hakim pun menegaskan bahwa penjadwalan ulang dilakukan semata-mata untuk menjamin hak terdakwa sekaligus menjaga kelancaran proses persidangan agar berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Meskipun demikian, keputusan ini tetap mendapat kritik dari masyarakat yang menilai bahwa sidang tidak boleh terus-menerus ditunda hanya karena alasan kesehatan.
Beberapa ahli hukum menyatakan bahwa jika terdakwa benar-benar sakit, maka dokumen medis harus disertakan secara lengkap. “Jika tidak, maka bisa dianggap sebagai upaya menghindari proses hukum,” kata salah satu ahli hukum yang enggan disebutkan namanya. “Ini bukan hanya tentang kesehatan, tapi juga tentang tanggung jawab hukum.”
Selain itu, kasus ini juga menjadi perhatian publik karena berkaitan dengan program digitalisasi pendidikan yang sebelumnya digagas pemerintah. Penundaan sidang terhadap salah satu terdakwa utama dinilai tidak menghambat proses hukum secara keseluruhan, mengingat persidangan terhadap terdakwa lain tetap berjalan sesuai agenda.
Dengan demikian, kasus Nadiem Makarim menjadi contoh nyata bagaimana tindak pidana korupsi dapat mengganggu proses hukum jika tidak dihadapi dengan tegas. Jaksa Penuntut Umum dan pihak berwajib harus terus memastikan bahwa semua terdakwa dihadirkan dalam persidangan sesuai jadwal, tanpa adanya upaya menunda atau menghindar.
Proses hukum yang transparan dan adil adalah kunci untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Dengan demikian, kasus seperti ini harus menjadi pelajaran bagi seluruh pihak yang terlibat dalam proses hukum, agar tidak lagi mempermainkan prosedur hukum hanya demi kepentingan pribadi.
