Kasus dugaan korupsi jual beli jabatan yang melibatkan Bupati Pati, Sudewo, telah menggemparkan publik di Jawa Tengah. Dari bulan September 2025 hingga Juli 2026, kasus ini menjadi perhatian utama KPK dan masyarakat luas karena menunjukkan kerentanan sistem pemerintahan daerah dalam menjaga integritas dan transparansi. Peristiwa ini juga menjadi bukti bahwa korupsi tidak hanya terjadi di tingkat pusat, tetapi juga di level pemerintahan desa.
Kasus Sudewo: Penyelundupan Uang dalam Pengisian Jabatan Perangkat Desa
Pada akhir tahun 2025, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Pati Sudewo dan sejumlah anggota Tim 8 yang dibentuknya. Tim tersebut terlibat dalam praktik pemerasan pengisian jabatan perangkat desa (caperdes). Dalam konferensi pers yang digelar pada 20 Januari 2026, KPK menyatakan bahwa Sudewo bersama dengan delapan kepala desa di Kabupaten Pati meminta uang kepada calon perangkat desa sebagai syarat untuk mendapatkan jabatan.
Dari data yang dirilis KPK, tarif yang diminta berkisar antara Rp 165 juta hingga Rp 225 juta per calon perangkat desa. Angka ini lebih tinggi dari tarif awal yang ditetapkan sebelumnya, yaitu Rp 125 juta hingga Rp 150 juta. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan tarif yang dilakukan oleh Tim 8, yang diduga berperan sebagai koordinator lapangan.
Struktur Tim 8 dan Perannya dalam Korupsi
Tim 8 terdiri dari delapan kepala desa yang berasal dari berbagai wilayah di Kabupaten Pati. Mereka adalah Sisman (Kepala Desa Karangrowo), Sudiyono (Kepala Desa Angkatan Lor), Abdul Suyono (Kepala Desa Karangrowo), Imam (Kepala Desa Gadu), Yoyon (Kepala Desa Tambaksari), Pramono (Kepala Desa Sumampir), Agus (Kepala Desa Slungkep), dan Sumarjiono (Kepala Desa Arumanis). Mereka bertugas mengumpulkan uang dari para calon perangkat desa dan menyerahkan ke atas.
Abdul Suyono dan Sumarjiono diketahui bertindak sebagai pengumpul uang. Dalam prosesnya, mereka menggunakan ancaman agar calon perangkat desa patuh terhadap ketentuan yang diberlakukan. Ancaman tersebut adalah tidak akan mendapat pembukaan formasi pada tahun-tahun berikutnya jika tidak mengikuti aturan yang ditetapkan.
Hingga 18 Januari 2026, Abdul Suyono berhasil mengumpulkan dana sekitar Rp 2,6 miliar dari delapan kepala desa di wilayah Kecamatan Jaken. Dana tersebut kemudian diserahkan kepada YON (Abdul Suyono) dan JION (Sumarjiono) yang diduga diteruskan kepada Bupati Pati Sudewo.
Tersangka dan Pelanggaran Hukum
Atas perbuatannya, KPK menetapkan Sudewo sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap jual beli jabatan. Selain itu, tiga kepala desa dari Tim 8 juga ditetapkan sebagai tersangka, yaitu Abdul Suyono, Sumarjiono, dan Karjan (Kepala Desa Sukorukun). Mereka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 20 huruf c Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Kasus ini tidak hanya menjadi contoh korupsi di tingkat daerah, tetapi juga menunjukkan bagaimana sistem pemerintahan daerah rentan terhadap manipulasi dan penyalahgunaan wewenang. Terlebih lagi, hal ini terjadi di tengah upaya pemerintah daerah untuk memperbaiki kinerja dan meningkatkan akuntabilitas.
Persoalan Sistemik dan Kebijakan yang Perlu Diperbaiki
Kasus Sudewo bukanlah satu-satunya. Berdasarkan data Indonesia Corruption Watch (ICW) 2023, Jawa Tengah termasuk dalam sepuluh besar provinsi dengan kasus korupsi terbanyak di Indonesia. Ini menunjukkan bahwa korupsi tidak hanya terjadi secara sporadis, tetapi juga memiliki sifat sistemik.
Banyak ahli mengkritik sistem pengawasan dan penegakan hukum yang masih belum optimal. Kementerian Dalam Negeri dan aparat penegak hukum harus lebih aktif dalam memastikan akuntabilitas dan integritas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tanpa reformasi yang signifikan, kasus seperti ini akan terus berulang.
Selain itu, biaya politik yang sangat tinggi selama proses pencalonan kepala daerah juga menjadi faktor penting. Menurut kajian Litbang Kemendagri 2015, seseorang yang ingin mencalonkan diri sebagai kepala daerah harus merogoh kocek hingga Rp 20 miliar–Rp 100 miliar. Sementara pendapatan resmi kepala daerah hanya sekitar Rp 5 miliar per periode. Kesenjangan ini menciptakan lingkaran setan korupsi yang sulit dihentikan.
Kesimpulan
Kasus dugaan korupsi jual beli jabatan di Kabupaten Pati, yang melibatkan Bupati Sudewo, menjadi peringatan bagi pemerintahan daerah lainnya. Korupsi tidak hanya terjadi di tingkat pusat, tetapi juga di level pemerintahan desa. Untuk menghindari kejadian serupa, diperlukan reformasi sistem pengawasan dan penegakan hukum yang lebih efektif serta kesadaran kolektif dari seluruh elemen masyarakat untuk menjaga integritas dan transparansi.
About the Author
