Kasus tindak pidana suap terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau kembali menjadi perhatian masyarakat setelah mantan anggota DPRD Provinsi Riau, Suparman, ditetapkan sebagai tersangka dalam penyidikan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penyidikan ini berlangsung antara bulan September 2025 hingga Juli 2026, dan mengungkap dugaan korupsi yang melibatkan sejumlah pihak di lingkungan pemerintahan Provinsi Riau.
Kasus ini tidak lepas dari konteks kejadian sebelumnya, seperti kasus yang menimpa mantan Gubernur Riau Annas Maamun pada tahun 2014. Dalam kasus tersebut, Annas diduga menawarkan uang dan fasilitas lainnya kepada anggota DPRD Provinsi Riau agar usulan anggarannya dapat disetujui. Hal ini memicu proses penyelidikan KPK yang kemudian menetapkan Johar Firdaus dan Suparman sebagai tersangka.
Pada periode September 2025 hingga Juli 2026, KPK kembali melakukan pemeriksaan terhadap empat saksi terkait dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemprov Riau. Empat saksi yang dipanggil antara lain MAT, SUYI, EMB, dan IP. Mereka diperiksa di Kantor BPKP Provinsi Riau untuk memperkuat pembuktian konstruksi perkara. Perkara ini berkaitan dengan dugaan suap proyek jalan dan jembatan di Dinas PUPR PKPP Riau yang menyeret nama Gubernur Riau, Abdul Wahid (AW).
Menurut Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperjelas alur dugaan penerimaan fee serta proses penambahan anggaran proyek. Dalam proses penyelidikan, KPK menemukan adanya pertemuan di Pekanbaru pada Mei 2025 yang dihadiri sekretaris Dinas PUPR PKPP serta enam kepala UPT wilayah 1-6. Pertemuan tersebut diduga membahas permintaan “fee” untuk Gubernur Abdul Wahid.
Fee itu disebut sebagai imbalan atas penambahan anggaran proyek jalan dan jembatan tahun 2025 yang naik dari Rp71,6 miliar menjadi Rp177,4 miliar, atau meningkat sekitar Rp106 miliar. Hal ini menunjukkan bahwa ada indikasi penyalahgunaan wewenang dalam pengambilan keputusan anggaran daerah.
Selain itu, kasus korupsi di Riau juga mencakup dugaan suap terkait pengesahan RAPBD-P Tahun Anggaran 2014 dan RAPBD Tahun Anggaran 2015 Provinsi Riau. Mantan Gubernur Riau Annas Maamun telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Dalam usulan yang diajukan oleh Annas, ada beberapa “item” terkait alokasi anggaran yang diubah. Di antaranya mengenai pergeseran anggaran perubahan untuk pembangunan rumah layak huni.
Yang awalnya menjadi proyek di Dinas Pekerjaan Umum diubah menjadi proyek yang dikerjakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD). Usulan anggaran itu tidak ditemukan kesepakatan dengan pihak DPRD, sehingga Annas diduga menawarkan sejumlah uang dan adanya fasilitas lain berupa pinjaman kendaraan dinas bagi seluruh anggota DPRD Provinsi Riau periode 2009-2014 agar usulannya tersebut dapat disetujui.
Atas tawaran itu, Johar Firdaus bersama seluruh anggota DPRD kemudian menyetujui usulan Annas. Selanjutnya, atas persetujuan dari Johar Firdaus mewakili anggota DPRD, sekitar September 2014 diduga tersangka AM merealisasikan janjinya dengan memberikan sejumlah uang melalui beberapa perwakilan anggota DPRD dengan jumlah sekitar Rp900 juta.
Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa korupsi di Riau tidak hanya terjadi pada satu periode, tetapi terus berulang dalam berbagai bentuk. Penanganan kasus-kasus ini oleh KPK menunjukkan komitmen pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi. Namun, masih ada tantangan dalam memastikan keadilan dan transparansi dalam pengelolaan anggaran daerah.
Untuk menghindari terulangnya kasus serupa, diperlukan sistem pengawasan yang lebih ketat dan partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan APBD. Selain itu, perlunya reformasi birokrasi dan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani kasus korupsi. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan Riau dapat menjadi contoh dalam pencegahan korupsi dan menjaga kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan.
About the Author
