Uang Negara Triliunan Raib, Hukuman Terdakwa Malah Bikin Elus Dada! Kapan Jera Kalau Begini?

Dalam dunia hukum dan tindak pidana korupsi di Indonesia, kasus-kasus besar sering kali menimbulkan pertanyaan yang sulit terjawab. Bagaimana bisa uang negara triliunan rupiah raib, sementara para pelaku justru mendapat hukuman yang dinilai tidak proporsional? Pertanyaan ini kembali muncul setelah beberapa kasus korupsi yang memperlihatkan ketidakadilan dalam penegakan hukum.

Salah satu contoh yang menjadi perhatian publik adalah kasus korupsi yang melibatkan Elviera (52), seorang notaris yang dihukum 8 tahun penjara oleh Mahkamah Agung (MA) karena terbukti merugikan negara sebesar Rp39 miliar lebih. Meski hukumannya meningkat dari putusan pengadilan tingkat pertama, banyak kalangan menganggapnya masih terlalu ringan untuk kerugian negara yang begitu besar. Dalam putusan MA, Elviera dihukum dengan denda Rp400 juta subsidair 3 bulan kurungan. Sementara itu, penerima kredit, yaitu Dirut Perusahaan Canakya Suman, hanya dihukum 6 tahun penjara. Hal ini membuat banyak orang bertanya: Apakah hukuman yang diberikan benar-benar mencerminkan kejahatan yang dilakukan?

Selain kasus Elviera, ada juga kasus dugaan korupsi di Bondowoso yang melibatkan dua tersangka baru, AK dan AS. Mereka ditangkap karena terlibat dalam praktik kredit fiktif dengan modus pencurian data warga lansia. Dari kasus ini, total kerugian negara diperkirakan mencapai Rp5,3 miliar. Dengan jumlah uang yang sangat besar, hukuman yang diberikan kepada tersangka pun menjadi pertanyaan. Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa ancaman hukuman bagi pelaku paling rendah 4 tahun dan dapat mencapai maksimal 20 tahun penjara. Namun, apakah hukuman yang diberikan sesuai dengan bobot kejahatan tersebut?

Kasus-kasus seperti ini tidak hanya menunjukkan kerentanan sistem pengelolaan data dan keuangan, tetapi juga menggambarkan betapa lemahnya penegakan hukum dalam memberikan efek jera. Banyak masyarakat merasa kecewa dengan hukuman yang diberikan kepada pelaku korupsi. Bahkan, beberapa dari mereka justru dianggap “beruntung” karena hukumannya tidak terlalu berat. Ini menciptakan kesan bahwa korupsi bisa dilakukan tanpa konsekuensi serius, sehingga semakin banyak orang yang tertarik untuk melakukan hal serupa.

Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan bahwa pemerintahannya berhasil menyelamatkan uang negara senilai Rp31,3 triliun dari praktik korupsi dalam 1,5 tahun terakhir. Angka ini disampaikan langsung oleh Prabowo di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, pada Jumat (10/4/2026). Penyelamatan dana negara ini berasal dari tiga periode utama, yaitu April 2026 (Rp11,42 triliun), Oktober 2025 (Rp13,255 triliun), dan Desember 2025 (Rp6,625 triliun). Dengan angka yang sangat besar, banyak orang berharap dana tersebut dapat digunakan untuk pembangunan nasional, termasuk memperbaiki sekolah-sekolah di seluruh Indonesia.

Namun, meskipun ada upaya penyelamatan dana negara, masalah utama tetap berada pada penegakan hukum. Sejumlah kasus korupsi masih terjadi, dan hukuman yang diberikan kepada pelaku sering kali dinilai tidak proporsional. Hal ini menimbulkan pertanyaan: Kapan masyarakat akan merasa jera jika hukuman yang diberikan tidak cukup berat?

Sebagai masyarakat, kita harus tetap waspada terhadap fenomena korupsi yang terus berlangsung. Meski pemerintah dan lembaga penegak hukum telah melakukan berbagai langkah untuk memerangi korupsi, masih ada celah-celah yang bisa dimanfaatkan oleh para pelaku. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk terus mengawasi dan memberikan dukungan kepada lembaga-lembaga yang bertanggung jawab dalam menjaga integritas dan keadilan.

Pemerintah juga perlu memperkuat sistem hukum agar tidak ada lagi pelaku korupsi yang merasa aman. Dengan hukuman yang lebih berat dan penegakan hukum yang lebih ketat, diharapkan masyarakat akan merasa jera dan tidak lagi melakukan tindakan korupsi. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara juga harus ditingkatkan agar tidak ada lagi uang negara yang raib tanpa jejak.