Digeledah Habis-Habisan! Ruangan Kerja Menteri Ini Berubah Jadi Gudang Dokumen Korupsi

Di tengah upaya pemerintah Indonesia dalam memerangi tindak pidana korupsi, sebuah peristiwa yang mencuri perhatian publik terjadi di Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Ruangan kerja Menteri Dody Hanggodo dan Wakil Menteri Diana Kusumastuti digeledah oleh tim penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta. Penggeledahan tersebut menimbulkan banyak spekulasi mengenai dugaan adanya dokumen-dokumen penting yang terkait dengan kasus korupsi pengadaan tahun anggaran 2023–2024.

Penggeledahan ini dilakukan pada Kamis (9/4/2026), dan berlangsung selama beberapa jam. Menurut Dody, ia memberikan izin kepada penyidik untuk memeriksa seluruh ruangan di kementeriannya. “Saya memberikan izin kepada penyidik untuk menggeledah seluruh ruangan yang ada di Kementerian PU,” ujarnya saat memberikan keterangan pers di Kantor Kementerian PU, Jakarta Pusat, Jumat (10/4/2026).

Dody mengaku sempat terkejut karena tidak mengetahui detail kasus yang sedang diusut. Ia juga mengatakan bahwa dirinya tidak ingin terlalu terlibat dalam proses penyidikan. “Saya juga ikut terkejut karena pada saat kita kemarin ada acara kan saya dikasih tahu kalau teman-teman kejaksaan datang dan ingin melakukan pendalaman atas beberapa kasus. Saya juga memang sengaja tidak mau tanya lebih detail karena saya menganggap sudah di ranahnya aparat penegak hukum, jadi saya nggak mau terlalu terlibat jauh,” katanya.

Selama penggeledahan, tim penyidik menyita sebanyak 16 barang dari ruangan Menteri PU. Menurut Dody, mayoritas barang yang disita adalah buku catatan dan dokumen cetak. Ia juga menyebutkan bahwa satu unit PC dan sejumlah dokumen lain turut diamankan. Namun, Dody membantah adanya penyitaan telepon seluler.

“Ada 16 item (diambil). Rata-rata sih buku catatan. Jadi yang banyak itu memang ngambilnya dari Cipta Karya semua,” ujar Dody.

Penggeledahan ini menjadi bukti bahwa pemerintah semakin giat dalam menindak tegas tindak pidana korupsi. Hal ini sejalan dengan upaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terus meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Ketua KPK Setyo Budiyanto mengungkapkan bahwa lembaganya telah menerbitkan 72 Surat Perintah Penyelidikan (Sprinlidik) sepanjang semester I tahun 2026.

“Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus bergerak progresif. Sepanjang semester I tahun 2026, KPK telah menerbitkan 72 Surat Perintah Penyelidikan (Sprin Lidik) sebagai fondasi awal dalam mengusut berbagai dugaan tindak pidana korupsi,” ujar Setyo dalam konferensi pers di Gedung Penunjang KPK, Jakarta, Kamis (30/7).

Setyo menegaskan bahwa penindakan tidak pernah pandang bulu. Ketika alat bukti telah terpenuhi, KPK langsung bergerak menetapkan tersangka secara akurat. “Langkah tegas ini dibuktikan melalui pengawalan perkara yang konsisten, di mana sepanjang semester ini terdapat 119 terdakwa yang tengah diproses dalam persidangan,” ucapnya.

Selain itu, KPK juga memastikan perkara tidak berhenti di tahap penyidikan, dengan melimpahkan 76 perkara ke pengadilan (P-31). Konsistensi tersebut dijaga di seluruh tingkatan peradilan, mencakup pengawalan atas 52 putusan Pengadilan Negeri (PN), 4 putusan Pengadilan Tinggi (PT), 2 putusan Mahkamah Agung (MA), hingga 16 proses Peninjauan Kembali (PK).

Perlu dicatat bahwa penggeledahan di Kementerian PU tidak hanya terjadi sekali. Selama semester I 2026, KPK menyelidiki 12 kegiatan yang kemudian menjadi peristiwa tertangkap tangan, termasuk di 7 pemerintah daerah seperti Kabupaten Pati, Kota Madiun, dan Kabupaten Rejang Lebong. Selain itu, KPK juga melakukan kegiatan di KPP Madya Jakarta dan KPP Pratama Banjarmasin, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Pengadilan Negeri Depok, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Jumlah kegiatan tertangkap tangan hingga pertengahan tahun 2026 ini meningkat signifikan dibandingkan tahun 2025 pada periode yang sama sebanyak 2 kegiatan, yang berlangsung di Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, dan Provinsi Sumatera Utara. “Jika pada semester I 2025 KPK menuntut 46 perkara, maka pada semester I 2026 jumlah perkara yang berhasil dilimpahkan ke pengadilan meningkat menjadi 76 perkara,” ungkap Setyo.

Peristiwa penggeledahan di Kementerian PU menjadi salah satu contoh nyata dari komitmen pemerintah dalam memerangi korupsi. Meskipun begitu, hal ini juga menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana sistem pemerintahan bisa sampai mengizinkan penggeledahan seperti ini. Dody menyatakan bahwa ia memberikan izin karena ingin menunjukkan bahwa jajaran di Kementerian PU baik-baik saja.

“Jadi begini, saya memberikan izin kepada penyidik untuk menggeledah seluruh ruangan yang ada di Kementerian PU, karena saya juga hakulyakin bahwa seluruh jajaran di Kementerian PU juga ingin menunjukkan bahwa mereka juga baik-baik saja,” ujarnya.

Dengan adanya penggeledahan ini, diharapkan dapat memberikan efek jera bagi para pelaku korupsi. Selain itu, hal ini juga menjadi bentuk transparansi dari pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Dengan demikian, masyarakat akan lebih percaya bahwa pemerintah benar-benar berkomitmen untuk membersihkan korupsi dari sistem pemerintahan Indonesia.