Kasus tindak pidana gratifikasi yang melibatkan pejabat Bea Cukai di Jakarta kembali mencuri perhatian publik setelah seorang terdakwa, Budiman Bayu Prasojo (BBP), didakwa menerima dana senilai Rp 7,6 miliar dari berbagai pihak. Kasus ini terjadi antara bulan Juli 2025 hingga Januari 2026 dan menunjukkan bagaimana korupsi masih menjadi ancaman serius dalam sistem pemerintahan Indonesia, khususnya di lembaga pengawasan keimigrasian dan kepabeanan.
Dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Selasa (28/7/2026), jaksa menyebut bahwa BBP, yang saat itu menjabat sebagai Kepala Seksi Intelijen Cukai P2 DJBC Bea Cukai, menerima uang dari PT BlueRay Cargo melalui Orlando Hamonangan, Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan I Direktorat Penindakan dan Penyidikan. Dalam kurun waktu tersebut, BBP menerima uang sebanyak tujuh kali, dengan nominal masing-masing sebesar Rp 75 juta dalam bentuk mata uang dolar Singapura. Total uang yang diterima BBP dari sumber ini adalah sebesar Rp 525 juta.
Selain itu, jaksa juga mengungkap bahwa BBP menerima gratifikasi dari para pengusaha rokok dan pihak-pihak lain yang kegiatan usahanya berkaitan dengan jabatan dan kewenangannya. Jumlah total gratifikasi yang diterima BBP mencapai Rp 7,69 miliar, termasuk uang dalam bentuk mata uang asing seperti dolar Amerika Serikat, dolar Singapura, dolar Hong Kong, dan ringgit Malaysia. Namun, BBP tidak melaporkan penerimaan tersebut ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam tenggang waktu 30 hari sesuai ketentuan undang-undang.
Jaksa menegaskan bahwa BBP melanggar Pasal 12B juncto Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001. Selain itu, BBP juga diduga melanggar Pasal 20 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Pasal 127 ayat (1) UU tersebut.
Sebelumnya, tiga pejabat Bea Cukai lainnya—Rizal selaku Direktur Penindakan dan Penyidikan, Sisprian Subiaksono selaku Kasubdit Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan, dan Orlando Hamonangan—telah lebih dulu menjalani persidangan dalam kasus ini. Mereka juga diduga terlibat dalam penerimaan gratifikasi yang sama.
Peran Bea Cukai dalam Penanganan Korupsi
Bea Cukai merupakan salah satu lembaga yang memiliki peran penting dalam pengawasan keimigrasian dan perdagangan internasional. Namun, kasus ini menunjukkan bahwa korupsi masih bisa terjadi di lingkungan yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam pencegahan kejahatan. Para pejabat yang bertugas di sektor ini sering kali memiliki wewenang untuk mempercepat atau menghambat proses administrasi, sehingga membuat mereka menjadi target bagi pelaku bisnis ilegal.
Dalam konteks ini, tindakan gratifikasi yang dilakukan oleh BBP dan rekan-rekannya tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah. Hal ini memperkuat kebutuhan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya negara.
Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia
Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk memberantas korupsi, termasuk pembentukan KPK dan penguatan undang-undang anti-korupsi. Namun, implementasi aturan tersebut sering kali dihadapkan pada tantangan seperti kurangnya kesadaran pegawai negeri, kelemahan sistem pengawasan internal, dan tekanan dari luar.
Kasus ini menjadi bukti bahwa meskipun regulasi sudah cukup baik, pelaksanaannya masih memerlukan peningkatan. Oleh karena itu, diperlukan komitmen kuat dari seluruh pemangku kepentingan—baik pemerintah, lembaga penegak hukum, maupun masyarakat—untuk terus mengawasi dan mendorong reformasi di sektor-sektor rentan korupsi seperti Bea Cukai.
Reaksi Masyarakat dan Harapan Masa Depan
Publik secara umum mendukung tindakan hukum terhadap pelaku korupsi, terutama jika kasus tersebut melibatkan pejabat tinggi. Namun, banyak yang khawatir bahwa kasus-kasus seperti ini tidak akan menjadi pelajaran berarti jika tidak diikuti dengan langkah-langkah pencegahan yang efektif.
Masyarakat menantikan agar kasus ini dapat menjadi contoh nyata bahwa korupsi tidak akan lagi dianggap remeh. Dengan adanya sidang dan putusan yang adil, harapan besar diarahkan pada pembentukan sistem pemerintahan yang lebih bersih dan berintegritas.
About the Author
