Papua, sejak beberapa tahun terakhir, menjadi sorotan utama dalam kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan pejabat tinggi. Salah satu kasus paling menonjol adalah dugaan tindak pidana korupsi suap dan gratifikasi proyek yang melibatkan mantan Gubernur Papua, Lukas Enembe. Kasus ini mencakup periode dari September 2025 hingga Juli 2026, dan telah mengundang perhatian luas dari masyarakat serta lembaga penegak hukum.
Kasus Lukas Enembe bermula dari dugaan penerimaan suap dan gratifikasi senilai Rp 46,8 miliar dari sejumlah pihak swasta terkait dengan proyek pembangunan di Papua. Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyatakan bahwa Lukas Enembe bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menerima suap dan gratifikasi. Atas dasar itu, JPU menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara kepada Lukas selama 10 tahun dan 6 bulan.
Lukas Enembe ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa, 10 Januari 2023 di Papua. Penangkapan dilakukan setelah ia menjadi tersangka pada September 2022. Penyidik KPK kemudian mengembangkan kasus tersebut hingga menetapkan kembali Lukas sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang.
Perlu diketahui bahwa kasus ini tidak hanya melibatkan Lukas Enembe, tetapi juga berpotensi melibatkan pihak-pihak lain yang terlibat dalam pemberian suap atau gratifikasi. Hal ini menunjukkan bahwa korupsi di Papua bukanlah masalah individu, melainkan sistemik yang membutuhkan penanganan serius dan komprehensif.
Selain kasus Lukas Enembe, masih ada banyak kasus korupsi lainnya yang terjadi di Papua. Misalnya, pada tahun 2025, Tim Penyidik Kejati Papua melakukan penahanan terhadap tiga orang tersangka terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas kredit modal kerja konstruksi (KMK-Konstruksi) PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor Cabang Enarotali pada tahun 2016 dan 2017. Kerugian negara dalam kasus ini mencapai Rp 120.617.837.322,00.
Ketiga tersangka tersebut adalah Abdul Wahab Iha (AWI), Prawira (P), dan Reonaldo Laurenzo Liklikwatil (RLL). Mereka dituduh tidak melakukan pengecekan kelengkapan dokumen debitur saat memberikan kredit, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara yang sangat besar. Ketiganya dikenakan pasal primair Pasal 2 ayat 1 jo. Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, serta subsidiar Pasal 3 jo. Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
Selain itu, pada tahun 2025, Polda Papua Tengah juga berhasil mengungkap kasus dugaan tindak pidana korupsi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di tiga kampung Distrik Moora, Kabupaten Nabire. Proyek tahun anggaran 2022 dengan total anggaran Rp 1,505 miliar ini tidak sesuai spesifikasi meski pembayaran 100% telah dilakukan. BPKP Perwakilan Provinsi Papua Tengah menghitung kerugian negara sebesar Rp 785,172 juta. Dua tersangka ditetapkan dan dinyatakan P-21 oleh JPU Kejari Nabire pada 9 Desember 2025.
Dalam konteks yang lebih luas, kasus-kasus korupsi di Papua menunjukkan bahwa upaya pemberantasan korupsi harus dilakukan secara berkelanjutan dan transparan. Masyarakat dan lembaga penegak hukum harus bekerja sama untuk memastikan bahwa pelaku korupsi mendapatkan hukuman yang setimpal dan keadilan dapat ditegakkan.
Dengan adanya kasus seperti Lukas Enembe dan kasus-kasus lainnya, penting bagi masyarakat untuk tetap waspada dan aktif dalam mengawasi penggunaan dana publik. Dengan kesadaran masyarakat yang tinggi, diharapkan dapat mencegah terulangnya kasus korupsi di masa depan.
Kasus tindak pidana korupsi suap dan gratifikasi proyek di Papua, khususnya yang melibatkan Lukas Enembe antara September 2025 hingga Juli 2026, merupakan peringatan keras bagi para pejabat dan pemangku kepentingan bahwa tindakan korupsi akan dihadapi dengan tegas oleh lembaga penegak hukum. Semoga kasus ini menjadi awal dari perubahan positif dalam sistem pemerintahan di Papua.
About the Author
