Dalam beberapa tahun terakhir, kasus tindak pidana korupsi di Indonesia terus menjadi sorotan masyarakat. Salah satu yang paling menonjol adalah dugaan suap dalam penyaluran dana hibah, khususnya di lingkungan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI). Kasus ini tidak hanya mengguncang dunia olahraga tetapi juga memperlihatkan betapa kompleksnya struktur korupsi yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pejabat tinggi dan staf istimewa.
Salah satu tokoh yang sering disebut dalam kasus ini adalah Miftahul Ulum, Asisten Pribadi Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi. Dalam beberapa laporan media, Miftahul Ulum dikaitkan dengan dugaan suap yang dilakukan oleh sejumlah pengurus KONI kepada pejabat Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) untuk mempercepat proses persetujuan dan pencairan dana hibah. Meski kasus ini telah berlalu, isu korupsi dalam penyaluran dana hibah masih menjadi topik yang relevan hingga saat ini.
Dalam konteks kekinian, khususnya antara September 2025 hingga Juli 2026, situasi serupa kembali mencuat. Di Jakarta, sebuah penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana suap dalam penyaluran dana hibah kembali bergulir. Kasus ini melibatkan berbagai pihak, termasuk pengurus KONI dan pejabat pemerintah daerah. Penyidik Kejaksaan Negeri Majalengka, misalnya, telah memeriksa sedikitnya 70 saksi, termasuk dari cabang olahraga, pengurus KONI, dan pihak pemerintah daerah. Proses penyidikan ini dilakukan guna mendalami aliran dana hibah tahun anggaran 2024 hingga 2025, yang diperkirakan mencapai total Rp6 miliar.
Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasie Pidsus) Kejari Majalengka, Yogi Purnomo, menjelaskan bahwa penyidik telah melakukan serangkaian langkah, termasuk penggeledahan serta pemeriksaan saksi dan ahli. Selain itu, dua unit telepon genggam milik Ketua dan Bendahara KONI juga disita sebagai bagian dari pengumpulan alat bukti. Dari sisi ahli, penyidik turut melibatkan ahli forensik untuk memperkuat temuan.
Proses penghitungan kerugian negara kini tengah dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Barat. Hasil audit tersebut akan menjadi dasar untuk menentukan besaran pasti kerugian negara dalam kasus ini. Penyidik menduga telah terjadi berbagai penyimpangan dalam pengelolaan dana hibah, termasuk kemungkinan adanya penerimaan uang suap dari pihak tertentu.
Meskipun kasus ini terjadi di wilayah Jawa Barat, dampaknya bisa saja menyebar ke skala nasional. Dalam konteks lebih luas, kasus dugaan suap dalam penyaluran dana hibah selama ini sering kali melibatkan jaringan yang sangat rumit. Contohnya, kasus yang melibatkan Miftahul Ulum pada masa lalu, yang diketahui terlibat dalam pemberian suap kepada pejabat Kemenpora agar dana hibah cepat cair.
Dalam persidangan yang pernah digelar, jaksa KPK menyatakan bahwa Miftahul Ulum bertindak sebagai mediator dalam pemberian komitmen fee kepada pihak Kemenpora. Menurut surat dakwaan, Miftahul Ulum memberikan arahan tentang besaran komitmen fee yang harus diberikan KONI kepada pihak Kemenpora agar dana hibah cepat diproses. Besaran komitmen fee ini disepakati sebesar 15-19 persen dari total dana hibah yang diterima KONI.
Dana hibah yang menjadi sorotan dalam kasus ini mencapai Rp6 miliar, dengan rincian Rp3 miliar pada tahun 2024 dan Rp3 miliar pada tahun 2025. Uang suap pertama diberikan setelah pencairan dana hibah tahap I dilakukan pada Juni 2028 sebanyak Rp21 miliar. Johny E. Awuy memberikan duit Rp300 juta kepada Mulyana di ruang kerjanya di lantai 3, Kemenpora, Jakarta.
Kasus-kasus seperti ini menunjukkan bahwa korupsi dalam penyaluran dana hibah bukanlah hal baru. Namun, pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana hibah tetap menjadi prioritas utama. Dengan semakin banyaknya kasus yang terungkap, masyarakat dan lembaga anti-korupsi terus berupaya untuk memastikan bahwa dana hibah benar-benar digunakan sesuai dengan tujuannya, yaitu untuk pembinaan atlet dan pengembangan olahraga nasional.
About the Author
